Connect with us

Daerah

Pendapatan Pajak Meleset, Pemkot dan BP Batam Diminta Bangun Komunikasi

Diterbitkan

Pada

Ilustrasi

Batam Kota, rakyatbangkit.com – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada triwulan kedua atau semester pertama tahun ini, dinilai melenceng dari target yang ditentukan. Hal itu, lebih disebabkan oleh buruknya komunikasi yang dibangun antara Pemerintahan Kota (Pemkot) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Demikian dikemukakan anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging, kepada wartawan, di Batam, Rabu (12/9/2018).

Menurut dia, buruknya komunikasi kedua lembaga negara itu, justru memperburuk perekonomian di Batam. “Artinya ada yang tak beres komunikasi antara Pemko dan BP Batam dalam pencapaian BPHTB,” ujarnya.

Terkait dengan itu, menurut Uba, Komisi II telah memanggil Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam.

“Hasilnya, beberapa potensi pendapatan, seperti pajak dan retribusi daerah, banyak yang tidak sesuai target. Salah satunya Pajak BPHTB yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan,” ujarnya menambahkan.

Ia menambahkan, pada tahun ini target Pajak BPHTB sebesar Rp380 miliar dan baru terealisasi sebesar Rp165 miliar di semester pertama. Hal ini juga harus jadi peringatan bagi Pemko Batam mengingat BPHTB adalah sektor pajak tertinggi saat ini.

“Jangan lagi terulang seperti tahun sebelumnya, target tak tercapai sehingga angkanya dikurangi dari Rp350 miliar menjadi Rp250 miliar,” katanya.

Selain BPHTB, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) juga menjadi sorotan Dewan. Hingga sampai saat ini realisasi dari pajak tersebut baru menyentuh angka Rp103 miliar atau baru sebesar 54,97 persen dari target Rp188,5 miliar di APBD murni 2018.

Hal yang sama juga terlihat di retribusi parkir tepi jalan umum yang baru terealisasi sebesar Rp4,8 miliar dari target tahun ini sebesar Rp10 miliar.

BACA JUGA :  LE Tolak Usulan Mendagri Angkat Perwira Polri Jadi Gubernur

“Hal ini menjadi bukti belum maksimalnya capaian retribusi daerah,” ujarnya menambahkan.

Retribusi lainnya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Retribusi ini menjadi yang paling sedikit pencapaian dibanding retribusi lainnya. IMB sendiri ditargetkan Rp30 miliar di akhir tahun, namun dalam realisasinya baru tercapai sebesar Rp7,5 miliar.

“Artinya perlu keseriusan OPD penghasil di dalam memaksimalkan kinerjanya. Bagi OPD lain juga sekaligus warning agar memaksimalkan di triwulan ketiga,” katanya.

Uba menjelaskan, Pajak BPHTB dan PPJU masih menjadi andalan PAD Kota Batam tahun ini. Selain kedua pajak ini, Pemko juga menargetkan Rp158 miliar untuk pajak izin mendirikan bangunan (IMB) dan Rp117 miliar untuk pajak hotel. Untuk pajak lain seperti restoran Rp68 miliar, pajak hiburan Rp29 miliar, pajak reklame Rp6,9 miliar dan pajak parkir sebesar Rp12 miliar.

Tahun 2018, kata dia, Pemko Batam juga memproyeksikan PAD Batam naik sebesar Rp232 miliar atau naik 31,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber PAD tersebut berasal dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp970 miliar dan retribusi daerah sebesar Rp122 miliar.

“Kalau pengelolaan tak diperbaiki, saya khawatir hasilnya tak jauh berbeda dari tahun lalu,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan sektor ini, karena selain potensinya yang cukup besar retribusi parkir dinilai mampu mendongkrak sektor PAD Batam. “Kita pernah usulkan kerja sama dengan samsat atau sejenisnya, sehingga bisa terkontrol,” katanya. (*)

Lanjutkan Membaca
Klik Untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

can i buy zoloft online, zithromax without prescription