Connect with us

Update

Data Korban Berbeda, Media Diminta Pakai Data BNPB

Diterbitkan

Pada

Jakarta, rakyatbangkit.com – Sesuai regulasi, data resmi dari korban akibat bencana yang diakui Pemerintah adalah data dari BNPB dan BPBD. Data ini akan menjadi data resmi nasional.

“Seringkali data yang keluar dari BNPB dan BPBD lambat dibanding data lain. Sebab perlu verifikasi agar valid. Penyampaian data korban bencana bukan soal cepat-cepatan tetapi adalah kehati-hatian untuk menjamin data tersebut benar,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Sutopo mengungkapkan hal tersebut menanggapi adanya perbedaan data jumlah korban meninggal dunia gempabumi 7 SR yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Barat.

Data BNPB dan BPBD NTB sebanyak 131 orang untuk wilayah NTB dan Bali hingga Rabu (8/8/2018) siang. Namun data laporan TNI sebanyak 381 orang meninggal dunia.

Sementara Gubernur NTB kepada media menyatakan jumlah korban meninggal dunia di NTB 226 orang. Basarnas juga 226 orang. Sedangkan data menurut Bupati Lombok Utara korban meninggal dunia di Lombok Utara 347 jiwa berdasarkan pertemuan camat se-Lombok Utara.

“Berkaitan dengan hal itu, media dan masyarakat diminta tetap menggunakan data resmi dari BNPB dan BPBD NTB,” ujarnya.

Sutopo menegaskan perbedaan angka yang besar, apalagi data orang meninggal dunia adalah data yang sensitif dan banyak dicari media dan masyarakat. Lantas mana yang benar?

“Semuanya benar karena berdasarkan data dari lapangan. Kejadian perbedaan data korban selama masa tanggap darurat adalah hal yang biasa,” ujarnya

Sutopo mencontohkan perbedaan data korban juga terjadi saat gempabumi di Sumatera Barat 2009, erupsi Gunung Merapi 2010, tsunami Mentawai 2010 dan sebagainya saat bencana besar. Kebutuhan kecepatan melaporkan kondisi penanganan bencana saat krisis diperlukan sehingga menggunakan data sendiri.

BACA JUGA :  Ketua DPR: Hukum yang Berkeadilan Masih Jadi Pekerjaan Rumah

“Akhirnya yang terjadi antara satu institusi memiliki data sendiri-sendiri dan berbeda sehingga membingungkan masyarakat. Ini mencerminkan perlunya koordinasi data ditingkatkan. Data agar saling dilaporkan ke Pospenas, lalu diverifikasi dan keluar satu data,” ujarnya.

Selanjutnya semua data korban, mengacu pada Pos Pendamping Nasional (Pospenas) jika sudah ada kesepakatan bersama terkait data korban bencana. (RB-3)

Lanjutkan Membaca
Klik Untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

can i buy zoloft online, zithromax without prescription