Connect with us

Pilkada

Fokus Garap Sengketa Pilkada, MK Off Tangani Perkara Pengujian UU

Diterbitkan

Pada

Fajar Laksono

Jakarta, rakyatbangkit.com – Mahkamah Konstitusi (MK) akan berhenti sementara menangani perkara pengujian undang-undang (UU). Karena akan fokus menangani perkara sengketa Pilkada Serantak 2018. Alasannya, MK dikejar waktu 45 hari kerja dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Demikian dikemukakan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi RI Fajar Laksono, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (5/7/2018).

“Penanganan perkara pengujian UU ketika penanganan sengketa Pilkada Serentak 2018, akan off untuk sementara, karena 45 hari kerja kami dikejar,” ujarnya.

Namun demikian, dia mengatakan, jika ada hal-hal penting dan MK memiliki waktu luang, maka pihaknya akan masuk menangan perkara pengujian UU.

“Kalau urgent, misalnya sesuatu situasi ternyata perkara (sengketa pilkada) tidak terlalu banyak, ini bisa saja masuk ke dalam perkara pengujian UU,” ujar Fajar menambahkan.

Fajar juga menjelaskan, sejak dibukanya pendaftaran pengajuan sengketa Pilkada serentak 2018, hingga saat ini belum ada yang mendaftar.

“Hanya sebatas konsultasi-konsultasi saja, ada beberapa. Ya biasalah satu-dua hari, masih ‘wait and see’, bertanya-tanya dulu bagaimana,” kata Fajar.

Pernyataan hampir sama dikemukakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Dia mengatakan bahwa pihaknya akan fokus terlebih dulu dalam menangani perkara sengketa Pilkada Serentak 2018.

“Jadi untuk sementara memang fokus dulu ke penyelesaian pilkada, tanpa meninggalkan perkara PUU (pengujian undang-undang),” kata Asman, di Aula Gedung MK, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Anwar mengatakan, proses penanganan perkara sengketa Pilkada Serentak 2018 akan berlangsung selama 45 hari kerja sejak berkas yang telah lengkap dicatat dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi).

MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak 2018 pada Rabu (4/7/2018).

BACA JUGA :  Menag Lukman Bersyukur Pilkada Berjalan Aman Tanpa Isu Sara

Sedangkan, pendaftaran perkara sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serentak 2018 baru mulai dilaksanakan pada Sabtu (7/7) hingga Rabu (11/7).

Setelah melalui proses pendaftaran, berkas permohonan sengketa pilkada akan melalui proses pemeriksaan kelengkapan pada 12 Juli hingga 17 Juli 2018. Kemudian, para pemohon harus melengkapi berkas-berkas permohonan pada 16 Juli hingga 20 Juli 2018.

Meski demikian, Asman menuturkan pihaknya tetap menerima permohonan penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi. (RB-5)

Lanjutkan Membaca
Klik Untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

can i buy zoloft online, zithromax without prescription