Connect with us

Politik

Kontras Kritisi RKUHP Soal Rumusan Pasal Penyiksaan

Diterbitkan

Pada

Putri Kanesia

Jakarta, rakyatbangkit.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyampaikan catatan kritis terkait rumusan pasal penyiksaan dalam rancangan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kini tengah dibahas DPR bersama pemerintah.

Dia mengatakan, RKUHP hanya menyebutkan definisi penyiksaan, tidak mendefinisikan secara khusus mengenai penghukuman terhadap bentuk pelanggaran kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Anti-penyiksaan.

Pernyataan tersebut, dikemukakan Kepala Bidang Advokasi Kontras, Putri Kanesia, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (26/5/2018).

“Dalam RKUHP ada semacam Oase karena telah ada definisi terkait dengan penyiksaan. Akan tetapi tidak ada penjelasan (penghukuman) lebih spesifik dalam RKUHP,” ujar Putri.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia telah ikut meratifikasi Konvensi Anti-Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya atau Convention Against Torture (CAT) pada 28 September 1998, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Dia mengatakan, meski Indonesia telah meratifikasi CAT dan instrumen lain, namun praktik-praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya masih terus terjadi.

Dikatakannya, RKUHP juga hanya mengatur tentang hukuman pidana terhadap pelaku langsung, tanpa mengatur secara jelas penghukuman bagi pelaku tidak langsung.

“Salah satu contoh penghukuman tidak langsung adalah bentuk pertanggungjawaban atasan atau yang bersifat komando. Jadi yang diatur mereka yang melakukan penyiksaan saja,” kata Putri menambahkan.

Dia menuturkan, banyak kasus yang didokumentasi Kontras terkait penyiksaan yang tidak dapat dilaporkan. Hal tersebut, disebabkan oknum polisi yang melakukan penyiksaan saat menangani suatu kasus, berbeda dengan penyidik yang menangani kasus.

“Saat integorasi berbeda dengan penyidiknya, karena kalau disiksa oleh penyidik akan tahu namanya siapa, bisa melaporkan yang bersangkutan,” ujarnya.

Terkait dengan itu, Kontras menilai, penghukuman terhadap atasan akan menghukum pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya penyiksaan.

BACA JUGA :  Minta Pasal Tipikor Dikeluarkan dari RKUHP, KPK 5 Kali Surati Jokowi

Putri melanjutkan, masalah lain adalah terkait ancaman hukuman pelaku yang melakukan tindak pidana penyiksaan. Hukuman dinilai ringan dan tak memberikan efek jera. “Ancaman hukuman di RKUHP maksimal cuma 15 tahun penjara,” ujar dia.

Menurut Putri, ancaman hukuman yang diatur dalam RKUHP lebih ringan dibanding rekomendasi dari Komite Anti-Penyiksaan untuk menentang penyiksaan yang menyebutkan 6 tahun sampai dengan 20 tahun penjara terhadap pelaku praktik penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Terakhir, papar Putri, terkait dengan penerapan pasal tentang kedaluwarsa dalam tindak pidana penyiksaan dalam RKUHP.

Putri menilai, aturan kedaluwarsa dalam RKUHP bertentangan dengan norma hukum internasional (Konveksi Anti Penyiksaan) yang menyebutkan bahwa praktik penyiksaan merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM yang dianggap serius.

Adapun, Undang-Undang Pengadilan HAM bersifat retroaktif atau tidak memiliki masa kedaluwarsa. (RB-5) buy Kamagra, buy Zoloft.

Lanjutkan Membaca
Klik Untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

can i buy zoloft online, zithromax without prescription